Yogyakarta – Komitmen melawan korupsi di lingkungan pemerintahan semakin ditegaskan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui penguatan layanan digital yang transparan dan akuntabel. Langkah ini tidak hanya menjadi bagian dari reformasi birokrasi, tetapi juga bentuk nyata keseriusan BPN DIY dalam mendorong pelayanan publik yang bersih dari praktik koruptif.
Kepala Kanwil BPN DIY, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa transformasi digital di sektor pertanahan merupakan salah satu strategi kunci untuk mencegah peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, dan pasti.
“Layanan pertanahan berbasis digital telah memutus banyak celah birokrasi manual yang selama ini rentan terhadap praktik gratifikasi atau pungutan liar. Ini adalah wujud konkret komitmen kami untuk mendukung gerakan anti-korupsi di lingkungan BPN,” tegasnya.
Layanan Digital: Solusi Inovatif untuk Pelayanan Publik
Saat ini, Kanwil BPN DIY telah mengimplementasikan berbagai layanan digital, seperti:
-
Sistem Elektronik Hak Tanggungan (HT-El)
-
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) digital
-
Loket online pelayanan pertanahan
-
Sertipikat tanah elektronik
-
Pengaduan daring masyarakat via aplikasi dan situs resmi
Baca juga: Pengelola Restoran di Yogyakarta diimbau Hindari Pelanggaran Royalti Musik
Inovasi-inovasi tersebut terbukti mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan pertanahan tanpa harus bertatap muka secara langsung—yang selama ini menjadi celah penyimpangan.
Selain itu, sistem digital juga dilengkapi dengan tracking system dan notifikasi berbasis waktu, sehingga masyarakat bisa mengetahui sejauh mana proses
Sinergi dengan Aparat Penegak Hukum
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman sangat penting untuk memastikan pengawasan yang menyeluruh,” ujar Kepala Kanwil BPN DIY.
Harapan ke Depan: Layanan Makin Terintegrasi dan Proaktif
“Layanan yang cepat, mudah, dan bersih adalah hak publik. Kami ingin menjadikan BPN sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat, bukan ditakuti,” tutupnya.
