Yogyakarta – Anggota DPRD DIY, Eko Suwanto, menyoroti serius persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda) harus bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih terfokus dalam menangani persoalan ini agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata.
Menurut Eko, meski DIY dikenal sebagai daerah istimewa dengan sektor pendidikan dan pariwisata yang maju, kenyataannya angka kemiskinan di beberapa wilayah justru masih cukup tinggi. Ia menilai hal ini sebagai ironi yang harus segera dibenahi melalui pendekatan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Pemda tidak bisa hanya mengandalkan data statistik atau program formalitas. Dibutuhkan kerja nyata, langkah konkret, dan keterlibatan semua elemen untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan,” tegas Eko, Selasa (5/8/2025).
Kemiskinan di Tengah Kemajuan: Sebuah Paradoks DIY
Eko menjelaskan bahwa Yogyakarta memang mengalami perkembangan signifikan di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Namun, tidak semua lapisan masyarakat merasakan dampaknya. Masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan pinggiran kota.
“Ada paradoks yang terjadi. Di satu sisi, DIY menjadi tujuan wisata utama, tapi di sisi lain, warga lokal masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini adalah realitas yang tidak bisa diabaikan,” ujarnya.
Perlu Program yang Tepat dan Terukur
Dalam pandangan Eko Suwanto, program penanggulangan kemiskinan harus lebih terfokus pada penguatan ekonomi keluarga, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal.
Baca juga: Delapan Warga Binaan Pemasyarakatan di DIY Langsung Bebas Lewat Amnesti Presiden
“Solusi kemiskinan itu tidak bisa instan. Kita butuh pendekatan dari hulu ke hilir, mulai dari pendidikan, akses modal, hingga pemasaran produk UMKM. Jangan hanya fokus pada pembangunan gedung, tapi lupa pada pembangunan manusianya,” katanya.
Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci
“Pemerintah daerah harus membuka ruang dialog dan kemitraan. Tidak bisa berjalan sendiri. Masalah kemiskinan itu kompleks, butuh kolaborasi dan keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan,” tambahnya.
Menjadi Agenda Prioritas
Di akhir pernyataannya, Eko menegaskan bahwa penanganan kemiskinan di DIY harus menjadi agenda prioritas dan mendapatkan perhatian lebih dalam penyusunan program kerja maupun pengalokasian anggaran daerah.
“Kesejahteraan rakyat harus jadi prioritas utama. Mari kita jadikan pengentasan kemiskinan bukan hanya janji politik, tetapi kerja kolektif yang berkelanjutan,” pungkasnya.
