Disnakertrans: Sleman Jadi Penyumbang Terbesar Kasus PHK di DIY, Ini Penjelasannya
YOGYAKARTA – Kabupaten Sleman tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) selama tahun 2024 hingga pertengahan 2025. Data ini diungkapkan langsung oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY, yang menyebut lonjakan PHK di Sleman cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lain.
Menurut Disnakertrans, hingga Juni 2025, tercatat ratusan pekerja dari berbagai sektor di Sleman mengalami PHK, baik karena efisiensi perusahaan, penutupan usaha, maupun penyesuaian struktur organisasi akibat tekanan ekonomi global dan perubahan model bisnis.
“Sleman memang memiliki kawasan industri dan pusat usaha yang cukup padat, termasuk sektor pariwisata, ritel, hingga manufaktur. Ketika terjadi tekanan ekonomi, wilayah dengan aktivitas industri tinggi akan paling terdampak,” ujar Kepala Disnakertrans DIY, Drs. Yulius Suharta, Selasa (15/7/2025).
Sektor Pariwisata dan Ritel Paling Terdampak
Dari data yang dihimpun, sektor pariwisata dan ritel modern menjadi penyumbang PHK terbesar di Sleman. Banyak hotel, restoran, pusat perbelanjaan, dan toko jaringan yang melakukan perampingan karyawan. Hal ini diperparah oleh turunnya daya beli masyarakat dan perubahan tren belanja ke platform digital.
Selain itu, sektor pendidikan swasta dan startup teknologi juga tak luput dari gelombang PHK akibat restrukturisasi internal. Sementara itu, sejumlah perusahaan manufaktur di sekitar kawasan Berbah dan Kalasan juga melakukan pengurangan tenaga kerja secara bertahap.
Upaya Penanganan: Pelatihan hingga Mediasi
Disnakertrans DIY menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan langkah-langkah preventif dan kuratif untuk menangani tingginya angka PHK. Beberapa di antaranya:
-
Fasilitasi mediasi antara buruh dan perusahaan agar PHK tidak terjadi secara sepihak
-
Pelatihan keterampilan kerja (reskilling dan upskilling) bagi pekerja terdampak
-
Pemberian akses informasi lowongan kerja dan wirausaha mandiri
-
Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempercepat klaim JHT dan JKP
“Kami tidak ingin pekerja yang terkena PHK hanya menjadi korban, tapi harus bisa bangkit dan mendapatkan peluang baru. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi proses transisinya,” kata Yulius.
Baca juga: Komisi VII DPR Kunjungi Kampung Batik Giriloyo Yogyakarta
Serapan Tenaga Kerja Baru Masih Terbatas
Meski Disnakertrans berupaya memperluas peluang kerja baru melalui program padat karya dan pelatihan kerja, serapan tenaga kerja baru belum mampu menandingi jumlah pekerja yang terkena PHK, terutama di wilayah Sleman.
Disnakertrans juga mengakui bahwa saat ini banyak perusahaan lebih selektif dalam merekrut karyawan baru, bahkan cenderung mencari pekerja dengan multiskill atau keahlian digital.
“Kondisi ini menjadi tantangan bersama. Kami butuh kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan agar penyiapan tenaga kerja lebih adaptif,” imbuhnya.
Masyarakat Diminta Waspada, tapi Tidak Panik
Di tengah tren PHK yang meningkat, masyarakat — terutama pekerja di sektor nonformal dan kontrak — diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan karier, seperti menambah keterampilan baru, membangun jaringan kerja, serta aktif mencari peluang alternatif, termasuk wirausaha kecil.
Disnakertrans juga membuka layanan konsultasi karier dan pelaporan PHK secara online untuk memudahkan pekerja yang terdampak mendapatkan hak-haknya.
Dengan situasi ketenagakerjaan yang dinamis pascapandemi dan dalam tekanan ekonomi global, pemerintah daerah melalui Disnakertrans berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kelangsungan dunia usaha. Kabupaten Sleman sebagai pusat ekonomi di DIY menjadi barometer penting dalam pemulihan dan penataan ulang pasar kerja di Yogyakarta.
