Ancaman Pilu di Balik Pemangkasan Dana DIY: Pembangunan Terancam, Kesejahteraan Rakyat Dipertaruhkan
Yogyakarta- Badai kebijakan fiskal dari pemerintah pusat mengancam gelombang pasang yang dapat menyapu rencana pembangunan dan kesejahteraan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Komisi A DPRD DIY secara tegas mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera mengkaji ulang kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai akan melumpuhkan kemampuan fiskal daerah.
Baca Juga : Analisis Pesimistis Mantan Jenderal Soal Kegagalan Strategi
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menyuarakan keprihatinan mendalam bahwa keputusan pusat ini bukan hanya sekadar angka di atas kertas, melainkan sebuah pukulan telak bagi kedaulatan fiskal daerah. “Kami mendesak kaji ulang segera. Jika pemangkasan ini tidak dibatalkan, dampaknya akan langsung terasa seperti pisau bermata dua: merusak pendapatan dan membelenggu belanja daerah. Koreksi yang terjadi bisa sangat signifikan, mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah nadi utama pembiayaan pembangunan di DIY,” tegas Eko Suwanto dalam pernyataannya.
RAPBD 2026: Senja di Tanah Istimewa?
Politisi dari Fraksi PDIP itu memaparkan gambaran suram yang mengintip dari balik Rancangan APBD (RAPBD) DIY 2026. Rancangan anggaran yang semula dibuka dengan angka Rp 5.503 triliun, berpotensi menyusut drastis. “Perhitungan awal kami, ada potensi penurunan anggaran yang sangat besar, berkisar antara Rp 600 miliar hingga Rp 750 miliar. Angka ini berasal dari pemangkasan menyeluruh terhadap DAK, DAU, Bagi Hasil Pajak (BH), dan yang tak kalah memprihatinkan, penurunan angka Dana Keistimewaan (Danais),” beber Eko dengan rinci.
Ia melanjutkan dengan data yang lebih spesifik, “Kami masih akan menghitung ulang, namun yang pasti, ada pemotongan Rp 167 miliar hanya dari DAU dan DAK. Danais juga mengalami tren penurunan yang mengkhawatirkan: dari Rp 1,4 triliun di 2024, turun ke Rp 1,2 triliun di 2025, dan diproyeksikan hanya menyentuh Rp 1 triliun di 2026. Ini adalah penurunan hingga Rp 400 miliar dibandingkan dua tahun sebelumnya.”
Dampak Berantai: Dari Pembangunan Sampai ke Meja Makan Rakyat
Eko Suwanto memperingatkan bahwa efek domino dari kebijakan ini akan merembet ke segala sektor. “Artinya, ruang fiskal kita makin sempit dan sesak. Kebijakan pemangkasan ini bukan hanya soal angka, tetapi akan menghambat denyut nadi perekonomian rakyat secara langsung,” jelasnya.
Ancaman nyata terletak pada pergeseran struktur belanja. Dengan pendapatan yang menyusut, pemerintah daerah akan dipaksa untuk memprioritaskan belanja yang bersifat wajib, seperti gaji pegawai. “Saat ini, porsi belanja pegawai dalam RAPBD 2026 berada di angka 32,94%. Angka ini diprediksi akan melonjak menjadi 36,2% jika dana transfer dipangkas. Konsekuensinya, belanja untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, subsidi, dan berbagai program langsung untuk rakyat akan terpangkas signifikan,” papar Eko.
Jalan Keluar: Memperkuat Fondasi dari Bawah
Menghadapi ancaman ini, Komisi A DPRD DIY tidak tinggal diam. Rencana untuk menggelar rapat pembahasan RAPBD 2026 pada 13 Oktober 2025 telah disiapkan, yang akan dilanjutkan dengan koordinasi intensif antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DIY.
Di tengah tekanan dari pusat, Eko Suwanto mendorong sebuah strategi jangka panjang: penguatan fiskal di tingkat akar rumput. “Kami mendorong agar kalurahan dan kelurahan menjadi benteng pertahanan terakhir. Kita ingin mereka bertransformasi menjadi pusat pelayanan publik dan penggerak ekonomi rakyat. Untuk itu, mereka perlu diperkuat dengan dukungan fiskal yang memadai, melalui Peraturan Daerah (Perda) yang sudah kami siapkan sejak 2024,” ungkapnya.
Dukungan fiskal yang memadai di tingkat paling dasar ini, menurut Eko, akan menciptakan kemandirian
Kalurahan dan kelurahan diharapkan dapat lebih lincah dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan pelayanan publik secara langsung. “Ini adalah langkah strategis yang tidak bisa ditawar lagi untuk menciptakan ketahanan ekonomi, kesejahteraan yang merata, dan menekan kesenjangan sosial di DIY di tengah ketidakpastian fiskal dari pusat,” pungkas Eko Suwanto menutup pernyataannya.
Eko Suwanto menegaskan bahwa pemerintah daerah harus tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat. “Kami meminta Pemerintah Daerah DIY terus fokus pada program pengentasan kemiskinan dan penurunan pengangguran. Oleh karena itu, kita harus mencari terobosan agar program-program prioritas ini tidak terkena imbas,” serunya.
Di sisi lain, langkah strategis jangka panjang juga mulai digalakkan. Misalnya, upaya memperkuat fiskal di tingkat kalurahan dan kelurahan menjadi fokus utama. “Kita ingin mengubah kalurahan menjadi pusat pelayanan publik dan penggerak ekonomi rakyat yang mandiri. Untuk mencapai tujuan ini, kita telah menyiapkan payung hukum melalui peraturan daerah pada 2024,” jelas Eko.
Dengan dukungan yang memadai, kalurahan dan kelurahan diharapkan dapat lebih lincah dalam mengelola program pemberdayaan
Akibatnya, mereka tidak hanya mengandalkan anggaran dari atas, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal secara mandiri. “Pada akhirnya, langkah ini akan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih tangguh dan mengurangi kesenjangan sosial di seluruh DIY,” pungkas Eko penuh keyakinan.
Sementara itu, berbagai pihak mulai menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagai ilustrasi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi andalan DIY berpotensi memberikan kontribusi yang lebih besar. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.
Kesimpulannya, tantangan pemangkasan dana ini justru bisa menjadi momentum bagi DIY untuk berbenah. Dengan kata lain, upaya memperkuat kemandirian fiskal dari tingkat bawah dan mengoptimalkan PAD merupakan jalan terbaik untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Yogyakarta.
