Yogyakarta – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, menilai bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi menjadi salah satu faktor penting yang mampu meredam potensi gejolak sosial, termasuk saat terjadi aksi demonstrasi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, meskipun Yogyakarta kerap menjadi lokasi berbagai aksi unjuk rasa, baik skala lokal maupun nasional, namun sebagian besar berlangsung tertib dan damai. Hal ini tak lepas dari cara pandang masyarakat yang kritis namun tetap mengedepankan dialog.
“Kesadaran hukum dan kemampuan memahami isu dengan kepala dingin adalah buah dari pendidikan yang baik. Inilah yang membuat dinamika sosial di Yogyakarta relatif kondusif,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Budaya Diskusi yang Kuat
Selain faktor pendidikan formal, Kepala Kesbangpol menambahkan bahwa budaya diskusi yang mengakar di masyarakat Jogja juga berperan besar dalam mengelola perbedaan pendapat. Mahasiswa dan masyarakat umumnya lebih memilih menyampaikan aspirasi dengan cara yang terstruktur dan menghindari kekerasan.
“Yogyakarta punya tradisi intelektual. Demonstrasi memang bagian dari kebebasan berekspresi, tapi di sini ada etika dan tata cara yang dihormati,” jelasnya.
Sinergi Pemerintah dan Aparat
Kesbangpol DIY juga menjalin koordinasi erat dengan aparat keamanan, organisasi kemasyarakatan, dan kampus-kampus untuk memantau dinamika sosial. Langkah ini bertujuan mencegah provokasi dan memastikan setiap aksi berjalan sesuai ketentuan hukum.
Upaya pencegahan, lanjutnya, tidak dilakukan dengan pendekatan represif, melainkan melalui dialog terbuka dengan para penggerak aksi.
“Kami lebih mengedepankan komunikasi dan edukasi. Hal ini sejalan dengan semangat Yogyakarta sebagai kota pendidikan,” tambahnya.
Baca juga: DKP Minta Nelayan DIY Menunda Melaut Saat Gelombang Tinggi
Mendorong Pendidikan Politik Sejak Dini
Kesbangpol DIY juga gencar melakukan program pendidikan politik di sekolah dan kampus. Tujuannya agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar tentang hak dan kewajiban warga negara, sekaligus mampu menyalurkan aspirasi secara konstruktif.
“Kalau masyarakat paham mekanisme penyampaian pendapat, mereka tidak mudah terprovokasi dan gejolak sosial bisa diminimalkan,” tegasnya.
Harapan ke Depan
Pihak Kesbangpol berharap kualitas pendidikan di Yogyakarta terus terjaga, sehingga iklim demokrasi di daerah ini tetap sehat. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga harmoni dan mengedepankan musyawarah dalam menyikapi perbedaan.
Dengan kombinasi antara pendidikan, budaya intelektual, dan komunikasi yang baik, Yogyakarta diharapkan tetap menjadi contoh kota yang mampu mengelola dinamika sosial secara damai di tengah keterbukaan demokrasi.
