Suara Kritis di Senayan Ribuan Buruh Gelar Aksi, Soroti Upah hingga Korupsi

Ribuan Buruh Bergerak ke Senayan, Ini 6 Tuntutan Inti untuk Pemerintah dan DPR

Yogyakarta- Gelombang aksi unjuk rasa kembali menyapa Ibu Kota. Ribuan massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh dipastikan akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada hari ini. Aksi yang dijadwalkan dimulai pukul 10.15 WIB ini bukan hanya sekadar unjuk rasa, melainkan sebuah aksi tekanan konkret yang menyuarakan enam tuntutan Suara kritis menyangkut nasib pekerja dan masa depan perekonomian rakyat.

Baca Juga :  Insiden Mlati Picu Statement Kontroversial, Ini Penjelasan Resmi Pemkab Sleman

Tidak hanya terpusat di Jakarta, aksi ini juga akan dilakukan secara serentak oleh puluhan ribu buruh di berbagai daerah di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan ini adalah suara kolektif yang lahir dari akar rumput.

“Aksi nasional ini adalah bentuk protes dan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak sepenuhnya kepada nasib kaum pekerja. Kami menuntut keadilan dan kepastian,” tegas Said Iqbal, Presiden KSPI yang juga menjabat sebagai Presiden Partai Buruh, dalam keterangan tertulisnya.

Enam Poin Tuntutan Strategis yang Disuarakan

Aksi masif ini mengerucut pada enam agenda utama yang menjadi perhatian para buruh. Berikut adalah penjabaran keenam tuntutan tersebut:

1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM) serta Kenaikan UMP 2026
   Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing atau alih daya yang dinilai sebagai biang keladi dari praktik upah murah dan ketidakpastian kerja. Secara bersamaan, mereka mendesak agar Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2026 dinaikkan dalam kisaran 8,5% hingga 10,5% untuk mengejar ketertinggalan upah dari laju inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok.

2. Penghentian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak
   Maraknya kasus PHK yang dinilai tidak adil dan sepihak memicu tuntutan ini.

3. Reformasi Sistem Perpajakan untuk Pekerja
   Ini merupakan salah satu tuntutan paling rinci. Buruh meminta:

   • Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7.500.000 per bulan.

   • Penghapusan pajak atas uang pesangon.

   • Penghapusan pajak atas Tunjangan Hari Raya (THR).

   • Penghapusan pajak atas Jaminan Hari Tua (JHT).

   • Penghapusan aturan pajak yang dinilai mendiskriminasi perempuan yang sudah menikah.

4. Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang Berkeadilan
   Para buruh menolak keras model Omnibus Law dalam pembentukan undang-undang ketenagakerjaan. Mereka mendesak DPR untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang dibahas secara transparan, partisipatif, dan mengakomodir kepentingan pekerja, bukan hanya pemodal.

5. Pemberantasan Korupsi melalui Pengesahan RUU Perampasan Aset
   Menunjukkan concern yang lebih luas, tuntutan ini mendesak percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset. Buruh percaya bahwa pemberantasan korupsi yang masif akan menghemat uang negara dan dapat dialihkan untuk program-program yang lebih pro-rakyat, termasuk kesejahteraan buruh.

6. Revisi UU Pemilu dan Redesign Sistem Pemilu 2029
   Tuntutan terakhir menyoroti sistem politik.

Respons Pemerintah: Akan Dikaji Terlebih Dahulu

Suara Menanggapi tuntutan kenaikan upah minimum, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kajian mendalam terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Hasil kajian ini nantinya akan dibahas dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan perwakilan dari pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.

Kita harus kaji dulu ya

Nanti sesudah ada kajian, kita putuskan di LKS nanti, LKS Tripartit nanti, ujar Yassierli, menegaskan bahwa prosesnya akan melibatkan dialog dari semua pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, aksi ini menjadi penanda bahwa dialog antara buruh, pemerintah, dan para pengusaha masih akan terus berlanjut, dengan hasil yang ditunggu-tunggu oleh jutaan pekerja Indonesia.

Eskalasi Aksi: Dari Unjuk Rasa ke Dialog Langsung

Menanggapi hal ini, pimpinan DPR RI akhirnya menyambut kedatangan perwakilan demonstran. Akibatnya, terjadi pertemuan langsung antara para wakil buruh dan anggota komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi titik krusial aksi hari itu.

Di sisi lain, respons dari Kementerian Ketenagakerjaan juga mulai bergulir

Setelah sebelumnya menyatakan akan mengkaji tuntutan, Menaker Yassierli kini menyiapkan tim khusus.

Sementara itu, aksi serentak di berbagai daerah seperti Medan, Surabaya, dan Makassar juga menunjukkan gelombang tekanan yang sama. Oleh karena itu, tuntutan ini jelas bukan hanya isu lokal, melainkan sebuah agenda nasional yang mendesak.

Selain itu, Partai Buruh sebagai salah satu penggerak aksi menyatakan komitmennya

Sebagai contoh, mereka telah menyiapkan draft revisi UU Pemilu untuk segera diajukan.

Pada akhirnya, aksi hari ini berhasil memaksa pembicaraan resmi. Meskipun belum ada kesepakatan final, demonstrasi ini berhasil membuka ruang dialog yang lebih setara antara buruh, pemerintah, dan legislatif. Kedepannya, seluruh pihak menantikan hasil konkret dari pertemuan tripartit yang akan datang.