Viral Curhatan Pelajar di Halte Trans Jogja: “Pulang Sekolah Naik Apa?” Anggaran Subsidi Ternyata Digeser, Bukan Dihapus
Yogyakarta- Sebuah gambar sederhana namun menyentuh menjadi sorotan di media sosial. Selembar kertas folio bertuliskan curahan hati dengan pulpen tiga warna, terpampang di Halte Kenari, Umbulharjo, Yogyakarta. Tulisan itu langsung menusuk pembaca: “Yth DPRD DIY, kalau anggaran Trans Jogja dipangkas, kami pulang sekolah naik apa? Pelajar sekolah tidak mendapat tunjangan mobil dinas!
Baca Juga : Pemkot Yogyakarta Mulai Restorasi TIga Sungai Atasi Sedimentasi
Unggahan dari akun @merapi_uncover ini viral dan memantik kecemasan publik. Bagi banyak pelajar, mahasiswa, dan masyarakat Yogyakarta yang menggantungkan mobilitas hariannya, Trans Jogja (TJ) adalah urat nadi transportasi. Kabar pemangkasan anggaran dinilai sebagai tamparan bagi para pengguna setia yang mengandalkan layanan terjangkau ini.
Penjelasan Resmi DPRD DIY: Tidak Ada Pemangkasan, Hanya Pergeseran Sementara
Menanggapi heboh ini, Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, memberikan penjelasan resmi untuk meluruskan kesalahpahaman. Ditegaskannya, tidak ada pemotongan atau penghapusan anggaran subsidi Trans Jogja.
“Kami hanya meluruskan saja. Jadi, kita itu tidak ada pemangkasan. Kondisi keuangan daerah saat ini sedang menuntut kebijakan pergeseran pada skala prioritas kegiatan,” jelas Nur Subiyantoro, Selasa (26/8).
Ia menggunakan analogi “mengencangkan ikat pinggang” untuk menggambarkan situasi APBD 2026. Kebijakan ini, menurutnya, baru sebatas usulan yang muncul dalam pembahasan awal KUA-PPAS 2026 beberapa hari lalu.
Lalu, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Intinya adalah penundaan alokasi sementara, bukan penghapusan. Rencananya, dari total anggaran subsidi Trans Jogja sebesar Rp 87 miliar, akan digeser sementara sebesar Rp 6,8 miliar. Anggaran yang tersisa untuk TJ tetap sangat besar, yaitu sekitar Rp 80,2 miliar.
“Oleh karena itu untuk APBD murni ini digeser dulu. Nanti akan kita penuhi lagi di perubahan anggaran di tahun yang sama, sekiranya di Trans Jogja masih ada kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Itu akan kita penuhi nanti di tahun anggaran berjalan,” papar Nur meyakinkan.
Kemana Uangnya Dialihkan? Untuk Perbaikan Jalan!
Lalu, kemana dana Rp 6,8 miliar itu dialihkan?
Nur Subiyantoro menjelaskan bahwa alokasi tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sarana prasarana lain yang juga mendesak, terutama perbaikan jalan provinsi yang banyak mengalami kerusakan dan bahkan tidak masuk dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Ia menekankan bahwa komitmen DPRD DIY terhadap transportasi umum tetap kuat. Namun, ruang lingkup transportasi tidak hanya tentang kendaraan, tetapi juga infrastruktur pendukungnya.
“Saya sepakat solusi untuk mengatasi kemacetan di DIY adalah dengan menggunakan kendaraan umum, dalam hal ini Trans Jogja. Tapi, sarana prasarananya juga termasuk jalan, lampu, itu juga harus menjadi perhatian,” ujarnya.
“Dan di APBD 2026 itu, ada kebutuhan perbaikan jalan provinsi yang tidak masuk RKPD. Faktanya, jalan provinsi kita sudah banyak yang rusak. Itu yang kita alokasikan dari pergeseran ini,” pungkas Nur.
Kesimpulan: Sebuah Kebijakan “Sulit” untuk Keseimbangan
Jadi, kabar pemangkasan anggaran Trans Jogja tidaklah tepat. Yang terjadi adalah strategi pengelolaan anggaran yang dinamis untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan mendesak daerah.
Pemerintah Daerah dan DPRD DIY menjamin bahwa subsidi untuk Trans Jogja, yang telah berjalan selama 17 tahun, tetap menjadi prioritas.
Masyarakat, terutama para pelajar yang viralkan tulisannya, dapat sedikit lega. Janjinya, anggaran yang “digeser dulu” itu akan dikembalikan dalam revisi APBD nanti jika memang dibutuhkan untuk keberlangsungan operasional Trans Jogja. Kini, semua mata akan mengawasi janji ini untuk memastikan bahwa nadi mobilitas warga Yogyakarta tetap berdenyut.
