Dana Istimewa Yogyakarta Dipangkas Lagi, Sultan HB X: “Saya Tidak Akan Mempermasalahkan”
Yogyakarta- kembali dihadapkan pada situasi yang menantang. Dana istimewa (Danais) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang menjadi salah satu napas pembangunan dan pelestarian budaya, diproyeksikan akan mengalami pemotongan signifikan untuk tahun 2026. Setelah sebelumnya dipotong Rp 200 miliar pada 2025, kabar terbaru menyebutkan alokasi Danais akan dikurangi drastis menjadi hanya Rp 500 miliar.
Baca Juga : BPBD DIY Menyiagakan Tim Reaksi Cepat 24 Jam Antisipasi Cuaca Ekstrem
Menanggapi hal ini, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X menyampaikan sikapnya dengan bijaksana dan penuh pertimbangan. Berikut adalah rangkuman lengkap pernyataan dan konteks di balik sikap beliau.
1. Sikap Hormat dan Realistis terhadap Kondisi Negara
Dalam kesempatan jumpa pers di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Sultan menyatakan dengan tegas bahwa dirinya menghormati keputusan Pemerintah Pusat. Beliau menekankan bahwa pemotongan ini bukanlah tindakan yang terisolasi, melainkan bagian dari kebijakan pengetatan anggaran nasional yang dampaknya dirasakan oleh semua sektor.
“Jadi dikurangi ya sudah, memang kondisinya seperti itu. Saya yakin nanti ketika ekonomi membaik, dana tersebut akan kembali ditambah, bukan dikurangi. Itu sudah menjadi amanat undang-undang,” ujar Sultan, menunjukkan keyakinannya pada proses yang ada.
Dengan nada yang realistis, beliau menambahkan, “Ya gimana? Itu kan APBN, semua dipotong, ya mau apa lagi?… Wong anggarannya saja juga turun. Semua juga dipotong, bukan hanya Danais saja yang dipotong.”
2. Prinsip dan “Beban Sejarah” yang Menghalangi Negosiasi
Bagian paling menarik dari pernyataan Sultan adalah penolakannya untuk melakukan lobi atau negosiasi langsung. Sikap ini bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan dilandasi oleh sebuah “beban sejarah” yang sangat dalam.
Sultan menjelaskan bahwa beliau memiliki prinsip untuk tidak menyamakan Dana Keistimewaan dengan kontribusi heroik almarhum ayahandanya, Sultan HB IX, yang pada masa perjuangan kemerdekaan dengan ikhlas menyumbangkan harta kekayaan Kesultanan untuk membiayai Republik Indonesia yang masih muda.
“Dalam pengertian politik, saya tidak ingin Dana Keistimewaan dianggap sebagai bentuk ‘konversi’ atau bayaran atas jasanya almarhum. Beliau membantu dengan ikhlas, tanpa pamrih. Saya punya beban untuk menjaga prinsip itu,” imbuh Sultan, menegaskan nilai-nilai keluhuran yang dipegangnya.
Meski demikian, beliau membuka ruang bagi lembaga perwakilan rakyat. “Kalau DPR atau DPRD melakukan (negosiasi), ya silahkan. Itu tugas mereka.”
3. Strategi Ke Depan: Penyesuaian dan Pemilihan Program Prioritas
Menghadapi kemungkinan pemotongan ini, Pemda DIY tidak tinggal diam.
“Ya, nanti akan kita pilih program yang prioritas saja,” jelas Sultan.
Beliau juga memberi gambaran tentang kompleksitas perencanaan anggaran, di mana program yang dijalankan hari ini adalah based on usulan yang diajukan dua tahun sebelumnya. “Sekarang kami mengajukan (usulan untuk masa depan), nanti realisasinya baru dua tahun lagi. Jadi, Kementerian Keuangan dan Dalam Negeri juga pasti melihat kelayakan program yang diajukan. Nah, kita akan sesuaikan dengan kondisi itu.”
Tantangannya tidak hanya datang dari pemotongan Danais. Sultan juga mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) DIY juga masih belum sepenuhnya pulih ke level sebelum pandemi Covid-19, sehingga penyesuaian anggaran menjadi semakin kompleks.
Dari Mana Kabar Ini Bermula?
Kabar mengenai rencana pemotongan ini pertama kali disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD DIY, Fajar Gegana. Menurutnya, informasi ini diperoleh dari rekan-rekannya di DPR RI yang menghadiri rapat bersama Kementerian Keuangan.
Ia pun telah mengonfirmasi informasi ini ke Paniradya (Badan Pendapatan Daerah) DIY dan mendapatkan konfirmasi yang sama.
